Contoh Makalah Konsep Ilmu Politik tentang Masyarakat, Kekuasaan dan Negara

Hai sahabat ....

Ada yang lagi cari tugas contoh makalah tentang konsep-konsep ilmu politik tentang masyarakat, kekuasaan dan negara dalam sistem politik? Nah, kebetulan kali ini saya akan berbagi contoh makalahnya. Silahkan simak artikelnya di bawah ini, terdapat 30 halaman baik dalam file Pdf dan Ms. Word.

Klik Gambar untuk Melihat Artikel dalam File Pdf

Sebuah negara seperti Indonesia mempunyai Konsep Negara berdasarkan Hukum (Rechtsstaat), di  mana sistem di negara ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

• Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.
• Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
• Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
• Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of law). UUD 1945 –> Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman –> Lembaga Negara dan Badan yang Menyelenggarakan Kekuasaan Negara.

Salah satu muatan paling penting dari suatu undang-undang dasar (konstitusi) adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ atau lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat ”UUD 1945”) sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Karena itu arah perubahan yang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan prinsip sistem konstitusional (constitutional system), menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Perubahan ini tidak merubah sistematika UUD 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan terutama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
1. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
2. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
3. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
4. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

• Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.
• Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
• Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
• Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli

Untuk mempermudah pembuatan tugas kalian, file dokumen Ms. Word artikel di atas bisa di download di sini Konsep-konsep ilmu politik tentang masyarakat, kekuasaan dan negara dalam sistem politik.

Demikian postingan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah berkunjung ke blog ini. Jangan lupa support kami dengan Follow atau Ikuti blog ini. Tetap Semangat :)

Baca juga di sini  :

Pengaruh atau Dampak Globalisasi di Berbagai Kehidupan Manusia.

Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget bagi Anak dan Pelajar

Artikel Terkait

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh  Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati karena gagalnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh D.N. Aidit atau lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI.

Artikel Pilihan

Hai adik-adik, ada yang dapat tugas sekolah mencari nama-nama pelabuhan di Indonesia? Kalau ada kebetulan kali ini kakak posting nama-nama pelabuhan di Indonesia. Koreksi kakak kalau salah penulisan nama pelabuhannya ya.

Makanan khas Indonesia ada banyak jenisnya dan sangat beranekaragam. Indonesia memiliki banyak provinsi, tentunya tiap-tiap provinsi memiliki makanan khas daerahnya masing-masing. Dalam satu provinsi saja ada puluhan bahkan ratusan variasi makanan khasnya.

Adik-adik sudah hapal belum nama-nama provinsi di Indonesia? Indonesia memiliki 34 provinsi. Pada masa orde baru, provinsi di Indonesia ada 27 provinsi. Namun sejak era reformasi 27 provinsi ini dimekarkan lagi menjadi 34 provinsi hingga saat ini.

Video Pilihan

    

    

    

Semoga bermanfaat, jangan lupa support kami dengan cara Follow atau Ikuti blog ini.

Terima kasih :)